Indonesia, negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, resmi menjadi anggota organisasi blok ekonomi BRICS pada 6 Januari 2025. Organisasi yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini sebelumnya dikenal sebagai blok negara-negara besar yang berkembang pesat dan berpotensi menjadi pemain kunci dalam perekonomian dunia. Indonesia kini menjadi anggota ke-10 BRICS, sebuah langkah strategis yang dipandang membawa banyak peluang, salah satunya dalam bidang perpajakan.
Sejarah BRICS dan Keputusan Bergabungnya Indonesia
BRICS pertama kali digagas pada tahun 2006 oleh empat negara: Brazil, Rusia, India, dan China. Keempat negara tersebut melihat adanya potensi besar untuk menciptakan platform yang bisa bersaing dengan kekuatan ekonomi tradisional yang didominasi negara-negara G7. Pada 2010, Afrika Selatan bergabung dengan BRICS, memperkuat peran organisasi ini sebagai kekuatan ekonomi global.
Pada 2024, BRICS membuka pintu keanggotaan untuk empat negara baru: Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, yang semakin memperluas cakupan organisasi ini. Dan pada awal tahun 2025, Indonesia resmi menjadi bagian dari BRICS, yang menandai babak baru dalam hubungan internasional Indonesia.
Pro dan Kontra Bergabung dengan BRICS
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS tidak lepas dari pro dan kontra. Bagi sebagian pihak, bergabung dengan BRICS menawarkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Indonesia dapat memperluas peluang investasi dan kemitraan ekonomi dengan negara-negara berkembang lainnya yang memiliki potensi besar. Selain itu, Indonesia bisa meningkatkan posisi tawarnya dalam pasar perdagangan internasional dan memanfaatkan kerja sama multilateral dengan negara-negara anggota BRICS yang dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas.
Namun, ada juga suara yang menyayangkan keputusan ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa bergabung dengan BRICS berisiko merusak prinsip politik luar negeri Indonesia yang selama ini memilih jalur nonblok, tidak bergabung dengan salah satu blok kekuatan dunia. Selain itu, adanya dominasi negara besar seperti Rusia dan China dalam BRICS dikhawatirkan akan memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih independen.
Manfaat Perpajakan Indonesia Setelah Bergabung dengan BRICS
Salah satu keuntungan nyata yang akan diperoleh Indonesia setelah bergabung dengan BRICS adalah dalam bidang perpajakan. Indonesia yang selama ini bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, berpotensi mendapatkan manfaat besar melalui kerja sama internasional yang lebih luas dalam hal perpajakan.
Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk terlibat dalam mekanisme kerja sama perpajakan multilateral yang lebih intens. BRICS memiliki pengaruh yang cukup besar dalam perekonomian dunia, dan dengan bergabungnya Indonesia, potensi pertumbuhan ekonomi yang tercipta akan berdampak langsung pada sektor perpajakan. Dengan angka yang semakin meningkat pada kontribusi negara anggota BRICS terhadap produk domestik bruto (PDB) global, Indonesia bisa memanfaatkan kerja sama ini untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Potensi Peningkatan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Pajak
Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar untuk memperoleh manfaat ekonomi setelah bergabung dengan BRICS. Menurut data dari Institusi Federal Amerika Serikat (AS), negara-negara BRICS sebelum Indonesia bergabung, sudah mewakili sekitar 45% populasi dunia dan 28% output ekonomi dunia. Bergabungnya Indonesia tentunya akan menambah angka ini, yang berarti semakin besar potensi kontribusi Indonesia terhadap perekonomian global.
Dengan meningkatnya volume perdagangan dan investasi, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih cepat. Tentu saja, hal ini akan berdampak pada sektor perpajakan Indonesia. Peningkatan ekonomi secara langsung meningkatkan potensi penerimaan negara dari sektor pajak, yang diharapkan dapat mengimbangi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan program pemerintah lainnya.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai Rp2.490,9 triliun dari total pendapatan negara Rp3.005,1 triliun. Dengan kontribusi besar yang berasal dari sektor pajak, pengoptimalan sektor ini akan sangat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan peluang ekonomi global yang terbuka semakin lebar lewat BRICS dapat menjadi salah satu faktor utama dalam pencapaian target penerimaan pajak tersebut.
Kerja Sama Multilateral Perpajakan dalam BRICS
Dalam lingkup internasional, kerja sama perpajakan multilateral menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Indonesia telah menjalin kerja sama dengan beberapa negara melalui Automatic Exchange of Information (AEoI), yang memungkinkan pertukaran data perpajakan antarnegara untuk keperluan penegakan hukum dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kerja sama ini sangat krusial untuk melawan penghindaran pajak dan memastikan agar setiap individu serta badan usaha membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.
Bergabung dengan BRICS memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme ini, khususnya dengan negara-negara anggota BRICS yang juga memiliki kebijakan pajak yang progresif dan saling mendukung. Dengan pertukaran data yang lebih luas dan peningkatan pengawasan terhadap aliran keuangan global, Indonesia dapat lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan mencegah kebocoran penerimaan negara.
Lebih jauh lagi, melalui kerja sama ini, Indonesia bisa berpartisipasi dalam perencanaan kebijakan pajak global yang lebih adil dan transparan. Misalnya, pengenalan pajak karbon yang dapat diterapkan pada negara-negara berkembang dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan atau insentif pajak untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan ekonomi.
Baca Juga : Perbedaan antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah
Tantangan dan Strategi untuk Mengoptimalkan Manfaat Perpajakan
Meski ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dari bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS, ada juga tantangan yang harus dihadapi. Pertama, Indonesia harus memastikan bahwa proses adaptasi terhadap sistem pajak internasional dapat dilakukan dengan baik tanpa merugikan kebijakan perpajakan domestik yang sudah ada. Kedua, Indonesia harus mengelola hubungan dengan negara-negara anggota BRICS dengan bijak, memastikan agar kebijakan fiskal dan perdagangan dapat saling mendukung.
Di sisi lain, Indonesia juga harus terus memperkuat kapasitas otoritas perpajakan dalam mengelola penerimaan pajak. Mengingat potensi besar yang ada, pengoptimalan sistem perpajakan dan peningkatan transparansi serta efisiensi di sektor perpajakan menjadi hal yang sangat krusial.
Selain itu, pelaksanaan strategi perpajakan yang pro-investasi dan berorientasi pada kemudahan berbisnis akan semakin mendorong masuknya investasi asing, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan negara.
Kesimpulan
Keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS adalah langkah besar yang membuka peluang baru dalam berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Bergabung dengan BRICS membawa Indonesia lebih dekat kepada pasar ekonomi global yang lebih luas dan memberikan akses yang lebih besar untuk kerja sama multilateral dalam bidang pajak.
Manfaat ekonomi yang dihasilkan dari kerja sama internasional yang lebih intens, ditambah dengan potensi investasi yang lebih besar, diperkirakan akan berdampak positif pada penerimaan pajak Indonesia. Tentunya, langkah ini harus dimanfaatkan dengan bijak agar Indonesia tidak hanya memperoleh manfaat ekonominya, tetapi juga mengoptimalkan peluang-peluang yang ada untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.
Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang tepat, Indonesia dapat meraih keuntungan maksimal dari keanggotaannya dalam BRICS dan memperkuat sistem perpajakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
