Menjelang momen pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), ada satu hal yang sering luput dari perhatian para pegawai: potensi kenaikan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kenaikan ini disebabkan oleh penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam perhitungan PPh 21 yang mengakibatkan pajak yang dipotong lebih tinggi ketika penghasilan pegawai bertambah signifikan dalam satu masa pajak.
Lalu, bagaimana sebenarnya pengaruh THR terhadap PPh 21? Apa yang perlu dipahami pegawai untuk meminimalkan dampak pemotongan pajak ini? Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai mekanisme pemotongan PPh 21, terutama saat pegawai menerima THR.
Dasar Hukum
Penerapan tarif efektif rata-rata (TER) dalam pemotongan PPh 21 mengacu pada beberapa regulasi penting, di antaranya:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.03/2023 tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Dalam PMK 168/2023, disebutkan bahwa pemotongan PPh 21 setiap bulannya dihitung menggunakan tarif efektif bulanan (TER) yang berlaku untuk seluruh penghasilan pegawai, termasuk gaji, tunjangan tetap, dan penghasilan tidak tetap seperti THR.
Pengertian PPh 21 dan Pengaruh THR
PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.
Saat pegawai menerima THR, total penghasilan pegawai dalam satu bulan tersebut mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan aturan TER, kenaikan penghasilan ini menyebabkan persentase pemotongan pajak menjadi lebih tinggi.
Contoh:
a. Seorang pegawai bernama Tuan X menerima gaji bulanan sebesar Rp10 juta dengan tarif efektif bulanan 2%, sehingga pajak yang dipotong adalah Rp200.000.
b. Ketika Tuan X menerima THR sebesar Rp10 juta di bulan Maret, total penghasilannya naik menjadi Rp20 juta. Dengan penghasilan sebesar itu, tarif efektif bulanan meningkat menjadi 9%, menyebabkan pemotongan pajak menjadi Rp1,8 juta.
Apakah Ada Penyesuaian di Akhir Tahun?
Kenaikan pemotongan pajak di bulan THR sebenarnya bersifat sementara. Pada akhir tahun, akan dilakukan perhitungan ulang atau rekonsiliasi pajak oleh pemberi kerja. Jika jumlah PPh 21 yang telah dipotong selama setahun melebihi total kewajiban pajak tahunan, pegawai berhak menerima pengembalian (restitusi) atas kelebihan pemotongan tersebut.
Dalam PMK 168/2023 disebutkan bahwa jumlah PPh 21 yang terutang selama satu tahun dihitung dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Dengan demikian, kelebihan pemotongan akibat lonjakan penghasilan saat menerima THR akan dikompensasikan pada perhitungan pajak tahunan.
Apa yang Harus Dilakukan Pegawai?
Agar tidak terkejut dengan kenaikan pemotongan pajak saat menerima THR, pegawai bisa mengambil langkah-langkah berikut:
1. Pahami Mekanisme Perhitungan: Kenali bagaimana penerapan TER berdampak pada pemotongan pajak.
2. Periksa Bukti Potong: Pastikan bukti potong pajak yang diberikan oleh perusahaan mencantumkan jumlah pemotongan dengan benar.
3. Evaluasi Kembali Penghasilan Tahunan: Jika merasa pemotongan terlalu besar, pegawai bisa mengajukan restitusi pada akhir tahun pajak.
Dengan memahami aturan PPh 21, pegawai dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak saat menerima THR atau bonus lainnya.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Mengapa PPh 21 saya naik saat menerima THR? Peningkatan ini terjadi karena penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang membuat pemotongan pajak lebih besar saat penghasilan pegawai meningkat dalam satu masa pajak.
2. Apakah saya bisa mengurangi pemotongan pajak THR? Tidak, karena pemotongan pajak dilakukan secara otomatis oleh pemberi kerja sesuai dengan aturan PMK 168/2023.
3. Apakah ada kemungkinan saya mendapatkan pengembalian pajak di akhir tahun? Ya, jika total PPh 21 yang dipotong sepanjang tahun melebihi kewajiban pajak tahunan, Anda berhak mendapatkan restitusi.
4. Bagaimana cara memeriksa jumlah PPh 21 yang sudah dipotong? Anda dapat memeriksanya melalui bukti potong yang diberikan oleh perusahaan atau melalui laporan SPT tahunan.
Penutup
Pemotongan PPh 21 saat menerima THR sering kali membuat pegawai terkejut karena lonjakan jumlah pajak yang dipotong. Namun, dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme tarif efektif rata-rata dan aturan PPh 21, pegawai dapat mempersiapkan diri dengan lebih bijak.
Jika Anda membutuhkan bantuan dalam memahami perhitungan pajak atau ingin memastikan kewajiban pajak Anda telah dihitung dengan benar, Hive Five siap membantu. Dengan layanan profesional dan terpercaya, Hive Five akan mendampingi Anda dalam mengelola pajak secara optimal.
Untuk informasi lebih lanjut tentang layanan kami, kunjungi situs resmi Hive Five dan konsultasikan kebutuhan Anda kepada tim ahli kami.
